Sekitar dua dekade silam koperasi terutama Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi lembaga yang diperhitungkan dalam

program pengadaan pangan nasional, seiring berbagai program yang dibebankan pada KUD, mulai dari pengadaan bibit, saprodi, penyerapan gabah petani ke KUD terus ke Bulog. “Peran KUD yang signifikan telah mendukung keberhasilan pencapaian swasembada beras pada tahun 1985,” kata Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta.

Namun perlahan peran strategis KUD tergerus seiring perubahan kebijakan dan otonomi daerah. KUD kehilangan perannya dalam pengadaan pangan nasional, mekanisme pasar perlahan menguasai hingga ke desa-desa.

Kerjasama pengadaan beras KUD dengan Bulog juga tidak ada lagi. “Dalam era reformasi terjadi perubahan kebijakan dimana pengadaan pangan nasional dibuka secara umum. Sebagai dampak dari kebijakan itu peran koperasi mulai berkurang, terutama karena tidak adanya lagi dukungan skim kredit pengadaan pangan. Baik untuk tujuan penyediaan sarana produksi maupun untuk pengadaan gabah beras dari petani,” kata Wayan. Wayan menjelaskan, sebelum krisis moneter terdapat 8.427 koperasi yang turut berperan dalam mendukung program pengadaan pangan nasional.

Adapun saat ini tercatat tinggal 1.905 KUD aktif dalam usaha pengadaan pangan yang memiliki fasilitas pengolahan dan pergudangan. Mereka tersebar di berbagai daerah sentra pangan. “Umumnya KUD memasarkan beras hasil olahannya ke pasaran umum karena harga Bulog dinilai kurang menarik karena harganya sudah ditentukan pemerintah yang cenderung selalu di bawah harga pasar,” kata Wayan.

Bulog kini lebih banyak bekerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dinas Pertanian juga mengarahkan Bulog di setiap daerah bermitra dengan Gapoktan khususnya penerima dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) untuk untuk memenuhi beras Raskin. Wayan mengatakan sebenarnya, peranan KUD masih dapat ditingkatkan apabila ada kemauan dari pemerintah khususnya Bulog untuk menjalin kemitraan dengan KUD. “Beberapa KUD
saat ini masih bermitra dengan Bulog untuk pengadaan beras Raskin,” katanya.

Untuk itu, pada Temu Konsultasi Peningkatan Produktivitas Koperasi Sektor Riil di Semarang baru baru ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara 11 KUD yang bergerak di bidang pangan dengan enam Kepala Sub Divre Perum Bulog yang berada di Jawa Tengah. Melalui penandatangan MOU tersebut, diharapkan KUD segera mempersiapkan diri untuk menjadi pemasok beras ke Bulog.

Dia menegaskan Kemenkop dan UKM berkomitmen mendorong KUD membangun kemitraan dengan Perum Bulog dalam pengadaan gabah maupun beras dari petani dalam mendukung program pemerintah untuk pengadaan stok beras nasional. Ke-11 KUD tersebut adalah PUSKUD Jawa Tengah, KUD Pringgodani Kabupaten Demak, KUD Anugerah Kabupaten Grobogan, KUD Sri Rahayu Kabupaten Purworejo, KUD Bayan Kabupaten Purworejo, dan KUD Patikraja Kabupaten Banyumas. Berikutnya, KUD

Tani Maju Kabupaten Banyumas, KUD Karya Handayani Kabupaten Kebumen, KUD Kramat Kabupaten Tegal, KUD Tani Jaya Kabupaten Blora dan KUD Masaran Kabupaten Sragen.Dengan hidupnya lagi KUD yang sempat mati suri beberpa dekade silam, pemerintah mengharapkan petani tidak lagi bingung dalam menjual hasil pertanian. Sebab selama ini petani menjual hasil pertanian mau tidak mau hanya melalui cukong dan petani merasa rugi karena harga beli di bawah standar. Kalau pendapatan petani berkurang, jelas saja hidup mereka susah untuk sejahtera. Petani memiliki banyak kebutuhan seperti membayar asuransi pendidikan premi murah, membeli kebutuhan bulanan dan harian, membeli pupuk untuk sawah mereka dan masih banyak lagi.